Friday, July 27, 2018

Biaya Produksi, Pengertian Biaya Produksi, Konsep Biaya Produksi

1) Pengertian Biaya Produksi
Proses produksi yang dilakukan produsen pasti meinerlukan biaya, besarnya biaya proporsional dengan banyak barang dan jasa yang dihasilkan. Tahukan kalian apa itu biaya produksi? Biaya produksi tidak dapat dipisahkan dari proses produksi. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran atau semua beban yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu jenis barang atau jasa.

Biaya produksi juga dapat didefinisikan sebagai semua pengorbanan yang diperlukan untuk mendukung proses produksi barang atau jasa tertentu yang dinyatakan dengan uang. Pengorbanan yang dimaksud adalah pemakaian faktor-faktor produksi atau smnber-sumber ekonomi seperti bahan baku yang digunakan, waktu dan tenaga yang terpakai, teknologi yang digunakan, upah tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi, dan sebagainya. Pengorbanan yang digunakan untuk mendukung proses produksi harus dikuantitatifkan dan diukur dengan uang, hal tersebut dilakukan untuk mempermudah perhitungan sehingga diketahui dengan pasti nominal modal yang digunakan untuk proses produksi, harga yang layak dari produk yang dihasilkan, mengendalikan pengggunaan dana sehingga efisiensi produksi tercapai, dan membantu perhitungan laba yang akan dihasilkan.

2)  Konsep Biaya Produksi


Terdapat lima konsep biaya produksi yang harus kalian ketahui, kelima konsep biaya produksi tersebut sebagai berikut.

a) Biaya Tetap (fixed cost/FC)
Biaya Tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Artinya, biaya yang dikeluarkan tidak berubah berapapun jumlah barang yang dihasilkan produsen. Contohnya biaya gaji, bunga utang bank, sewa tempat dan sebagainya.

Biaya tetap dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut.

Biaya tetap total adalah seluruh biaya yang tetap hams dikeluarkan dalam juinlah yang sama selama memproduksi jumlah barang tertentu.

(2) Biaya tetap rata-rata (Average Fixed Cost/AFC)

Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan per unit barang, Rumus untuk menghitung biaya tetap rata-rata adalah sebagai berikut.

Dimana Q adalah juinlah barang yang diproduksi
Untuk mempermudah pemahaman. kalian tentang konsep AFC, perhatikan tabel sebagai berikut :

Jumlah Produksi
(Q)
Total Fixed Cost (Rp) Average Fixed Cost (Rp)
AFC = TFC/Q)
5 30,000.00 6,000.00
10 30,000.00 3,000.00
15 30,000.00 2,000.00
20 30,000.00 1,500.00
25 30,000.00 1,200.00
30 30,000.00 1,000.00

Jika digambarkan dengan kurva, berikut gambaran kurva biaya tetap dan biaya tetap rata-rata.

Kurva Biaya Tetap Rata-rata

b) Biaya Variabel ( Variabel Cost/VC)

Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung kepada jumlah barang yang dihasilkan. Artinya, besarnya biaya variabell dipengaruhi oleh jumlah barang yang diproduksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, semakin banyak biaya variabel.

Biaya variabel dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut.


(1) Biaya variabel total (total variabel cost/TVC)

Biaya variabel total adalah seluruh biaya variabel yang harus dikeluarkan selama memproduksi barang dalam jumlah tertentu.

(2) Biaya variabel rata-rata (average variabel cost/AVC)

Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel yang harus dikeluarkan per unit barang yang diproduksi. Rumus untnk menghitung biaya variabel rata-rata adalah sebagai berikut.
Dimana Q adalah jumlah barang yang diproduksi Untuk mempermudah pemahaman kalian tentang konsep AVC, perhatikan tabel sebagai berikut.


Jumlah Produksi
(Q)
Total Variable Cost 
(Rp)
Average Variable Cost (Rp)
5 30,000.00 6,000.00
10 50,000.00 5,000.00
15 75,000.00 5,000.00
20 90,000.00 4,500.00
25 100,000.00 4,000.00
30 110,000.00 3,666.67
Jika digambarkan dengan kurva, berikut gambaran kurva biaya variebal total dan biaya variabel rata-rat.
Kurva Biaya Variabel Total dan Kurva Biaya Variabel Rata-rata

c) Biaya Total ( Total Cost/TC)

Biaya total adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dilakukan produsen. Biaya total merupakan penjumlahan dari biaya tetap total (TFC) dan biaya variabel total (TVC). Jika diformulasikan dalam persamaan sebagai berikut.

AVC = TFC + TVC
Jika digambarkan dengan kurva, berikut gambaran kurva biaya total dan biaya total rata-rata sebagai berikut.

d) Biaya Rata-Rata (average cost! AC)

Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untUk setiap satu unit barang yang diproduksi oleh produsen. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka biaya rata-rata (AC) akan semakin menurun sampai mencapai titik terendah pada jumlah produksi tertentu. Namun, jika jumlah produksi ditingkatkan lagi, AC bergerak naik kembali. Jika diformulasikan dalam persamaan sebagai berikut.

e) Biaya Marginal (marginal cost/MC)

Biaya marginal adalah perubahan biaya total (ATC) jika produksi ditambah/dikurangi satu unit. Dengan kata lain, MC adalah tambahan atau pengurangan biaya jika produsen menambah/mengurangi satu unit produksi. MC mula-mula menurun, tetapi selanjutnya meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah barang yang dihasilkan. Jika diformulasikan dalam persamaan sebagai berikut.
e. Konsep Penerimaan (Revenue) 


Penerimaan adalah pendapatan produsen atau pengusaha berupa uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang yang diproduksi selama periode tertentu. Terdapat beberapa macam konsep penerimaan sebagai berikut.

1) Penerimaan Total (total revenue ITR)

Penerimaan Total adalah seluruh pendapatan yang diterima produsen dari hasil penjualan barang selama periode tertentu. Jika diformulasikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut.
TR = P x Q

Dimana:
TR = Total Penerimaan P = Harga barang Q = Jumlah Penjualan Barang

2) Penerimaan Rata-rata (average revenue/AR)

Penerimaan rata-rata adalah pendapatan produsen epr unti barang yang berhasil dijualnya. Jika diformulasikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut.

Dengan demikian, AR nilainya sama dengan harga jual per unit barang. 3) Penerimaan Marginal (marginal revenue/MR)

Penerimaan marginal adalah kenaikan penerimaan total yang disebabkan oleh tambahan penjualan sebanyak satu unit barang. Jika diformulasikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut.
Readmore → Biaya Produksi, Pengertian Biaya Produksi, Konsep Biaya Produksi

Pengertian Pasar Modal, Fungsi Pasar Modal, Peran Pasar Modal dan Lembaga Penunjang Pasar Modal

Pasar Modal 

Pengertian Pasar Modal


Apakah pembaca merakom.xyz pernah mendengarkan istilah saham dan obligasi? saham dan obligasi merupakan dua produk utama yang di perjual belikan di pasar modal. Tahukah Anda apa itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran surat-surat berharga, atau pasar yang memperjualbelikan surat-surat berharga jangka panjang (seperti saham dan obligasi) sebagai bukti kepemilikan perusahaan seperti saham dan obligasi.

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 menyebutkan, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Adapun pengertian dari efek adalah surat berharga jangka panjang.

Pasar modal menjadi sarana bagi pemsahaan untuk melakukan go public dan sarana bagi investor untuk melakukan investasinya. Go public maksudnya adalah menjual sebagian sahamnya ke publik/masyarakat luas dan mencatatkannya di bursa.

Fungsi Pasar Modal



Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian suatu Negara karena pasar modal mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan.

a. Fungsi ekonomi

Pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak investor/pemberi pinjaman (lender) dan pihak yang memerlukan dana/pinjaman (borrower). Pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower.

Dengan menginvestasikan dananya lender berharap adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi borrower, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk usaha pengembangan usahanya tanpa menunggu dana dari hasil operasi perusahaannya.

b. Fungsi keuangan

Pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristdk investasi yang dipilih. Dengan adanya pasar modal diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-penisahaan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan yang pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas.

Peran Pasar Modal

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai berikut :
  1. Pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang di dapat dari pasar modal bisa digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, dan penambahan modal kerja.
  2. Kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Maka dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen.

Lembaga Penunjang Pasar Modal


Agar proses transaksi di pasar modal dapat sejalan dengan baik, maka tentu di perlukan lembaga-lembaga yang menunjang berjalannya fungsi pasar modal. Tahukah kalian lembaga penunjang apa saja yang terdapat di pasar modal? Lembaga penunjang pasar modal terdiri atas:
  1. Kustodian. Yaitu pihak yang memberikan jasapenitipan efek danharta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
  2. Biro Administrasi Efek. Yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berhubungan erat dengan efek.
  3. Wali Amanat. Yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.
  4. Pemeringkat Efek. Adalah pihak yang bertugas memberikan peringkat terhadap efek utang baik jangka panjang maupun jangka pendek yang akan diterbitkan.

Adapun profesi penunjang pasar modal adalah sebagai berikut.
  • Akuntan Publik, yaitu pihak yang menjamin bahwa laporan keuangan emiten sesuai dengan normal dan prinsifi alamtansi yang berlaku.
  • Notaris, yaitu pejabat. umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta anggaran dasar atau akta perubahan anggaran dasar termasuk pembuatan perjanjian emisi efek.
  • Penilai, yaitu pihak yang melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan.
  • Konsultan Hukum, yaitu pihak yang memberikan pendapat dari segi hukum (legal opinion) mengenai keadaan emiten.
Lembaga penunjang pasar modal akan memberikan peran yang positif terhadap berjalannya fungsi pasar modal jika didukung oleh para pengelola lembaga tersebut yang kompeten, jujur, disiplin, bertanggung jawab dan responsif terhadap kondisi yang terjadi di pasar modal.
Readmore → Pengertian Pasar Modal, Fungsi Pasar Modal, Peran Pasar Modal dan Lembaga Penunjang Pasar Modal

Kegiatan Ekonomi, Pengertian Produksi, Faktor-Faktor Produksi, Teori Perilaku Produsen

Peran Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi


Manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Anda dapat melihat berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan orang di sekitar. Misalnya, pedagang makanan, penjual alat elektronik, atau kegiatan membuat barang dan jasa, seperti pabrik pesawat, bengkel, dokter, dan pengembang perumahan (developer). Di sisi lain pengguna atau pembeli barang dan jasa juga banyak terdapat di sekitar Anda. Semuanya melakukan berbagai aktivitas yang jika diperhatikan memiliki keterkaitan dan kebergantungan. Hal tersebut menunjukkan adanya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, baik itu pengguna, penjual, atau penyedia barang dan jasa.

Kegiatan Ekonomi
1.  Produksi
a. Pengertian Produksi
Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Kegunaan suatu barang akan bertambah, jika memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Misalnya, butik, pabrik sepatu, pabrik bola, riunah sakit, sekolah, dan rumah produksi film atau sinetron.



Fungsi ilmu ekonomi dalam kegiatan produksi, yaitu memilili bagaimana sumber daya faktor produksi dapat dikombinasikan dengan efektif dan efisien sehingga menghasilkan output yang murah (least cost) dan berkualitas. Dalam memproduksi sebenarnya perusahaan dibatasi oleh pengguna sumber daya modal, tenaga kerja, tempat (ruang), teknologi dan waktu.

Faktor-Faktor Produksi

Faktor produksi adalah unsur-unsur yang digunakan dalam proses produksi. Faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi terdiri atas sumber daya alam, tenaga kerja manusia, sumber daya modal, dan sumber daya keahlian.

1) Sumber Daya Alam
Faktor sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam guna memenuhi kebutuhan. Misalnya, tanah, tumbuhan, hewan, udara, air, sinar matahari, dan emas. Dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya alam, manusia harus mampu memelihara dan mengembangakannya agar sumber daya tersebut tidak cepat rusak dan habis.

2) Sumber Daya Manusia
Faktor sumber daya manusia merupakan semua kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dipakai dalam proses produksi. Faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan faktor produksi asli karena tersedia di alam secara langsung.

3) Sumber Daya Modal
Modal adalah barang atau hasil produksi yang digunakan imtuk menghasilkan produk selanjutnya. Faktor produksi modal dapat dikategorikan sebagai berikut.
a)    Bentuk Modal
Modal nyata (modal konlcret) adalah modal yang dapat dilihat secara kongkret dalam proses produksi. Contohnya, mesin, bahan baku, dan gedung pabrik.
Modal tidak nyata (modal abstrak) adalah modal yang tidak dapat dilihat, tetapi memiliki nilai dalam perusahaan. Contohnya, nama baik perusahaan {goodwill) dan merek produk.

b) Manfaat dalam Proses Produksi
Modal tetap adalah barang-barang modal yang dapat digunakan berkali-kali dalam proses produksi. Contohnya, gedung dan mesin-mesin pabrik.

Modal lancar adalah barang-barang modal yang habis sekali pakai dalam proses produksi, contohnya bahan baku dan bahan pembantu.

4) Sumber Daya Keahlian atau Kewirausahaan

Sumber daya keahlian adalah faktor produksi yang mengatur dan mengombinasikan faktor-faktor produksi secara efektif dan efisien. Faktor sumber daya modal dan faktor sumber daya keahlian (skill) merupakan faktor produksi turunan karena tersedia melalui proses pengelolaan atau tidak langsung ada.

Teori Perilaku Produsen


Produsen sangat erat kaitannya dengan konsumen karena tanpa konsumen kegiatan produsen untuk memproduksi barang dan jasa menjadi tidak berguna. Bagi seorang produsen ada berbagai alternatif yang dapat dipilih dalam mengombinasikan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan produksi yang efesien (lost cost combination). Hal sederhana yang bisa dilakukan untuk memilih kombinasi faktor produksi adalah dengan melalui pendekatan produk total (total product), produksi marjinal (marginal product), pendapatan total (total, revenue) dan pendapatan produk marjinal (marginal revenue product).

1) Hukum Hasil Lebih yang Semakin Berkurang
Hukum hasil pertambahan nilai yang semakin berkurang (the law of diminishing marginal returns) menyatakan apabila faktor variabel produksi ditambah, sedanglcan faktor produksi lain tetap, tambahan produksi (marginal product) akan mulai menurun.

Misalkan, seorang produsen sepatu ingin mengetahui berapa pegawai yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi yang optimal. Hubungan antara jumlah pegawai dan jumlah produksi sepatu yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel Hubungan Jumlah Pegawai dan Produksi Sepatu berikut :
Produksi pada saat awal dengan seorang pegawai mampu menghasilkan 5 unit sepatu dengan ditambah pegawai produksi sepatu bisa bertambah. Misalnya, dengan menambah pegawai menjadi 5 orang produksi sepatu menjadi 80 unit. Namun, pada posisi jumlah pegawai 8 orang produksi mencapai maksimal apabila jumlah pegawai ditambah lagi. Misalnya, 9 orang produksi sepatu malah menurun. Hubungan antara penggunaan pegawai dengan produksi sepatu digambarkan pada Grafik Total Produk Produksi Sepatu.
Pertanyaannya, berapa banyak pegawai yang akan digunakan oleh produsen sepatu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu ketahui berapa tambahan produksi sepatu yang diperoleh setiap kali penambahan pegawai 1 orang. Perbandingan penambahan produksi sepatu dan penambahan pegawai inilah yang disebut sebagai produksi tambahan {marginalproduct) yang bisa dibuat model matematikanya sebagai berikut.

Secara grafik, produk marjinal dapat digambarkan pada Grafik Produk Marjinal (MP) Produksi Sepatu.
Berdasarkan Grafik Produk Marjinal (MP) tersebut sampai dengan penggunaan pegawai 5 orang produksi marjinal sepatu naik; antara penggunaan pegawai 5 orang dan 8 orang total produksi tetap positif; penggunaan lebih dari 8 orang menjadi negatif. Oleh karena itu, terdapat 3 daerah produk marjinal, yaitu produk marjinal naik (increasing marginal returns), produk marjinal turun (diminishing marginal returns), dan produk marjinal negatif (negatif marginal returns). Gambaran produk marjinal yang awalnya naik kemudian menurun inilah yang disebut sebagai hukum hasil pertambahan nilai yang semakin berkurang (the law of diminishing marginal returns).
Berikut Grafik yang menggabungkan Grafik Total Product dan Grafik Marginal Product.

 2) Konsep Pendapatan Marjinal


Selain menggunakan prinsip the law of diminishing marginal returns (penambahan hasil yang semakin menurun) untuk mengetahui berapa penambahan pegawai yang optimal, diperlukan satu konsep lagi, yaitu konsep pendapatan marjinal (marginal revenue product), yaitu tambahan pendapatan total sebagai akibat dari penambahan faktor produksi. Dengan demikian, Marginal Revenue Product (MRP) adalah Marginal Product (MP) dikalikan dengan Harga Produk (P).
MRP = MP x P

Keterangan:
MRP    = Penambahan pendapatan total
MP    = Selisih penambahan produk
P    = Harga produk

Misalnya, harga sepatu Rp26.250. Kemudian, gaji pegawai Rp20.000. Apakah dengan produsen menggunakan pegawai 5 akan optimal? Jawabannya belum karena pada jumlah pegawai 6 orang nilai penambahan penerimaan (MRP) lebih tinggi jika dibandingkan penambahan gaji pegawai. Berikut disajikan contoh tabel konsep pendapatan marjinal.

Tabel Jumlah Pegawai dan Pendapatan Marjinal

Situasi Jumlah Pegawai Produk Marjinal (Unit) Marginal Revenue Product (Ribuan)
A 1 5 100
B 2 10 200
C 3 15 300
D 4 25 500
E 5 30 600
F 6 20 400
G 7 5 100
H 8 0 0
I 9 -5 -100
Dengan demikian, Jika MRP lebih besar dari biaya faktor produksi produsen sepatu akan menambah penggunaan pegawai, sebalikiiya jika MRP lebih kecil dari biaya, produsen akan mengurangi pegawai. Penggunaan pegawai yang optimal ketika MRP sama dengan biaya.
Readmore → Kegiatan Ekonomi, Pengertian Produksi, Faktor-Faktor Produksi, Teori Perilaku Produsen

Thursday, July 26, 2018

Metode Penelitian, Paket Kebijakan Ekonomi I, Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Indonesia, Analisis Kebijakan Ekonomi Indonesia

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Moloeng penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dengan cara deskripsi dengan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah. 

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analitik, yang akan menggambarkan serta menganalisa bagaiamana Indonesia melakukan persiapan dalam menghadapi Krisis ekonomi global EAC pada tahun 2015 dan Trans Pasific Partnership tahun 2016. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku, jurnal, laporan resmi dan informasi dari jaringan internet yang terkait dengan pembahasan masalah. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan mencari dan mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, surat kabar, data online dan referensi lainnya yang tingkat validitasnya terhadap permasalahan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan menggunakan metode content analysis, yaitu dengan menjelaskan dan menganalisis dari sumber-sumber yang ada, dengan catatan data-data tersebut saling berhubungan satu sama lain dengan permasalahan yang diteliti.
\

Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Indonesia

Paket  Kebijakan Ekonomi I

Paket Kebijakan ekonomi I disampaikan pada 9 September 2015. Fokusnya terletak pada tiga hal, yakni meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti.
Untuk mendorong daya saing industri, Presiden menyebutkan bahwa terdapat 89 dari 154 peraturan penghambat daya saing industri yang akan dirombak. Kebijakan deregulasi ini diharapkan Presiden dapat menghilangkan tumpang tindih antaraturan dan duplikasi kebijakan.
Terkait percepatan proyek strategis nasional, Jokowi memastikan pemerintah akan menghilangkan berbagai hal yang selama ini menyumbat pelaksanaannya. Hal yang dilakukan antara lain adalah penyederhanaan izin, penyelesaian masalah tata ruang, percepatan pengadaan barang dan jasa, serta pemberian diskresi yang menyangkut hambatan hukum.
Mengenai fokus yang ketiga, Pemerintah akan mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, peluang investasi yang lebih besar di sektor properti juga akan dibuka. Hal ini dilakukan untuk menggerakkan sektor riil yang merupakan pondasi lompatan kemajuan perekonomian negara. 


Presiden Joko Widodo mengarahkan paket kebijakan ekonominya untuk fokus pada upaya meningkatkan investasi. Bentuk upaya ini  adalah deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).
Secara umum, Paket Kebijakan Ekonomi II meliputi empat hal. Pertama, kemudahan layanan dalam pemberian izin investasi (menjadi 3 jam) di kawasan industri. Dalam kurun waktu tiga jam, investor dapat mengetahui izin investasinya dikabulkan atau tidak.
Kedua, pemangkasan durasi untuk mengurus tax allowance dan tax holiday. Sebuah investasi dapat menerima tax allowance atau tidak akan diputuskan maksimal 25 hari. Untuk tax holiday, pengesahannya hanya menghabiskan waktu maksimal 45 hari.
Ketiga, pemerintah tidak akan memungut PPN untuk alat transportasi. Pemerintah tidak akan memungut PPN untuk beberapa alat transportasi, terutama adalah galangan kapal, kereta api, pesawat, dan suku cadangnya. Hal ini dipatenkan oleh PP nomor 69 tahun 2015.
Keempat, insentif berupa fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat. Dengan adanya pusat logistik, maka perusahaan manufaktur tidak perlu impor/mengambil barang dari luar negeri karena cukup mengambilnya dari gudang berikat.
Kelima, insentif pengurangan pajak bunga deposito. Namun, pengurangan pajak bunga deposito hanya berlaku bagi para eksportir yang berkewajiban melaporkan devisa hasil ekspor (DHE) ke Bank Indonesia.
Terakhir, perampingan izin sektor kehutanan. Izin untuk keperluan investasi dan produktif sektor kehutanan akan berlangsung lebih cepat. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan 14 izin pada sektor terkait. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi II, jumlah izin dipangkas menjadi 6 izin.


Paket kebijakan ekonomi III berfokus pada tiga wilayah kebijakan. Tiga wilayah tersebut adalah sektor migas, sektor agraria, dan sektor kredit usaha rakyat (KUR).
Pada sektor energi, yang terkena dampak kebijakan ialah bidang bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas, dan tarif listrik bagi industri. Paket Kebijakan Ekonomi 3 menurunkan harga untuk sumber-sumber energi yang telah disebutkan. Diharapkan, penurunan tarif energi dapat memangkas biaya produksi barang sehingga harganya lebih murah dan daya beli masyarakat meningkat.
Sementara di bidang pertanahan, yang disorot adalah penyederhanaan izin pertanahan untuk kepentingan investasi. Karenanya, Pemerintah melakukan penyederhanaan terhadap proses perijinan, perpanjangan perijinan, dan prosedur bagi investor yang mengajukan ijin untuk hak guna usaha.
Pada sektor KUR, paket ekonomi III melakukan perluasan terhadap penerima kredit usaha rakyat. Perluasan ini diharapkan akan mampu menggerakkan sektor riil melalui usaha mikro, kecil, dan menengah/UMKM.


Paket Kebijakan Ekonomi IV berfokus pada sektor ketenagakerjaan dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah menjamin sistem pengupahan para pekerja atau buruh nantinya tidak masuk dalam kategori upah murah dan akan ada kenaikan setiap tahunnya. Pemerintah juga menjamin bahwa kebijakan ini tidak akan memberatkan para pengusaha.

Jadi peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh merupakan unsur berikutnya dari penetapan peraturan ini. Pertama, negara hadir dalam bentuk pemberian jaring pengaman atau safety net. Melalui kebijakan upah minimum dengan sistem formula. Kehadiran negara dalam hal ini memastikan pekerja atau buruh tidak terjatuh kedalam upah murah. Tetapi kepada pengusaha juga ada kepastian dalam berusaha.

Pemerintah melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ingin memberikan dukungan kepada Usaha Kecil Menengah yang berorientasi ekspor maupun yang terlibat dalam kegiatan itu. Bentuk dukungannya itu adalah berupa kredit modal kerja dengan tingkat bunga lebih rendah dari tingkat bunga komersial. 


Paket Kebijakan Ekonomi V berfokus pada insentif keringanan pajak dalam revaluasi aset perusahaan, baik di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta. Revaluasi yang dimaksud adalah penyesuaian kembali nilai aset perusahaan sesuai dengan nilai wajar terkini. Selain itu, kebijakan kedua dalam Paket Kebijakan Ekonomi V adalah penghapusan pajak ganda untuk kontrak investasi kolektif dari dana investasi real estate atau yang biasa disebut REITs (Real Estate Investment Trust).

Selama ini perusahaan tidak mau melakukan revaluasi aset karena tarif pajaknya cukup tinggi. Padahal, pemberlakuan revaluasi aset terutama untuk aset properti, dapat membuat nilai aset perusahaan meningkat.

Apabila mereka melakukan revaluasi, maka itu akan meningkatkan kapasitas mereka, akan membuat kapasitas dan performa finansial meningkat dalam jumlah signifikan. Bahkan, dia pada tahun-tahun berikutnya bisa membuat profit lebih besar. Jumlah aset nya meningkat. Katakan 100%, atau 200%, bisa juga lebih. Revaluasi yang dimaksud adalah penyesuaian kembali nilai aset perusahaan sesuai dengan nilai wajar terkini. Lazimnya pajak penghasilan (PPh) untuk keperluan revaluasi aset dipatok 10 persen, namun periode tertentu tarif tersebut dipangkas.

Sebagaimana disebutkan di atas, kebijakan kedua dalam Paket Kebijakan Ekonomi V ini adalah penghapusan pajak ganda untuk kontrak investasi kolektif dari dana investasi real estate atau yang biasa disebut REITs (Real Estate Investment Trust). Kebijakan ini mencakup surat berharga yang biasa diterbitkan perusahaan dengan jaminan atau underlying asset berupa properti atau infrastruktur.
Bambang menambahkan, "Dengan PMK yang akan segera kami keluarkan minggu depan, maka pajak berganda terutama untuk perusahaan dengan maksud khusus akan dihilangkan jadi single tax. Jadi diharapkan dengan adanya ini, instrumen KIK DIRE bisa muncul di pasar modal Indonesia, dan bisa menarik investasi yang selama ini dilakuan di luar negeri."

Pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin memperkuat stabilitas ekonomi di tengah kelesuan perekonomian dunia yang juga berimbas ke Indonesia. 
Paket akan terus kita lanjutkan dengan Bank Indonesia juga dengan OJK. Dari 1,2,3,4,5 nanti akan dilanjutkan lagi dengan 6,7,8 mungkin sampai 100. Mungkin sampai 200. Mungkin sampai 300 kesekian. Tapi yang jelas, konsistensi pemerintah saat ini adalah ingin memberikan kesan kuat bahwa kita niat melakukan transformasi fundamental ekonomi nasional. Pemerintah menginginkan agar masyarakat dan pelaku usaha tahu bahwa pemerintah mereform regulasi dan debirokratisasi.



Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2015 sebesar 4,73 persen. Sementara nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Negara untuk periode Juli-September 2015 senilai Rp. 2.311,2 triliun. Realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal III ini lebih baik dibanding pencapaian di kuartal sebelumnya. Tercatat, pada kuartal II 2015 pertumbuhan ekonomi RI di level 4,67 persen dan di kuartal I 2015 tercatat 4,72 persen. 
Pertumbuhan ekonomi kuartal III tercatat 4,73 persen. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi sampai dengan kuartal III ini sebesar 4,71 persen. Sementara nilai PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di angka Rp 2.311,2 triliun dan atas dasar harga berlaku (ADHB) di angka Rp 2.982,6 triliun.

Pertumbuhan ekonomi tersebut masih melambat karena tekanan faktor eksternal dan internal. Dari dalam negeri, ada beberapa penyebabnya, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang melemah pada kuartal III 2015 US $ 1 = Rp. 13,… serta menurunnya realisasi penerimaan pajak. Yang membuat lebih tinggi dibanding kuartal I dan II adalah karena belanja pemerintah meningkat, terutama belanja barang 34 persen dan belanja modal naik sampai 58,10 persen. Serta inflasi terkendali 6,83 persen secara tahunan pada September 2015.

Dari faktor eksternal, menurutnya, perekonomian Indonesia masih tertekan karena melambatnya ekonomi dunia di kuartal III. Hal itu terjadi akibat pelemahan harga komoditas primer dan ekonomi banyak negara mengalami kontraksi atau tekanan. Pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang Indonesia cenderung melemah, seperti ekonomi AS tumbuh 2 persen dari sebelumnya 2,7 persen. Tiongkok pun merosot dengan pertumbuhan 6,9 persen dari 7 persen dan Singapura dengan pelemahan ekonomi dari 1,7 persen menjadi 1,4 persen.

Pertumbuhan ekonomi RI mengarah ke level 4,8 persen pada kuartal III 2015. Pertumbuhan ekonomi disumbang dari kenaikan penyerapan anggaran pemerintah. Lokomotif pertumbuhan ekonomi pada periode Juli-September 2015 adalah penyerapan anggaran pemerintah yang mulai terkerek naik. Penyerapan belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) ‎2015 sudah mencapai 70 persen.


1. Perkembangan Investasi dan Perdagangan Internaional Indonesia, Bulan Juli Tahun 2015. 
Pada triwulan I 2015, rasio ekspor jasa baru mencapai 2,6% dari total PDB nominal, atau sebesar USD 5.597 juta. Nilai rasio ini belum memenuhi target RPJMN 2015 yang berjumlah 3%.
Neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2015 mengalami surplus sebesar USD 1.332 juta, hal ini disebabkan karena surplus sebesar USD 2.204 juta pada neraca perdagangan sektor non migas lebih besar dibanding defisit sebesar USD 872 juta pada sektor migas. 

Pada Juli 2015, negara tujuan ekspor non migas terbesar adalah Amerika Serikat dengan total ekspor non migas sebesar USD 1.166 juta, disusul China, Jepang, India, dan Singapura. 
Pada Juli 2015, komoditas impor non migas terbesar adalah Mesin dan Peralatan Mekanik (HS 84), sebesar USD 1.520 juta dengan proporsi 19,5%, disusul oleh Mesin dan Peralatan Listrik (HS 85) dengan proporsi sebesar 13,9%.

2. Perkembangan Investasi dan Perdagangan Internasional Indonesia, Semester I Tahun 2015.
Pada semester I 2015, nilai ekspor non migas sudah mencapai 43% dari total target, atau sebesar USD 68.301 juta. 
Nilai impor Indonesia pada Juni 2015 sebesar USD 12.964 juta, menurun sebesar 17,4% dibandingkan Juni 2014, begitu pula impor migas dan non migas yang mengalami penurunan sebesar 24,0% dan 15,6%.
Pada Juni 2015, negara asal impor non migas terbesar adalah China dengan nilai sebesar USD 2.624 juta, disusul Jepang, Amerika, Thailand, dan Singapura. 
Pada Juni 2015, Lemak dan Minyak Hewan/Nabati (HS 15) menjadi barang ekspor dengan proporsi paling tinggi, sebesar 15,0%, disusul Bahan Bakar Mineral (HS 27) dengan proporsi sebesar 10,4%.


Nilai ekspor Indonesia Februari 2015 mencapai US$12,29 miliar atau mengalami penurunan sebesar 7,99 persen dibanding ekspor Januari 2015. Demikian juga bila dibanding Februari 2014 mengalami penurunan sebesar 16,02 persen. 

Penurunan ekspor februari disebabkan oleh menurunnya ekspor non migas sebesar 7,83 persen dari U$$11,279,0 juta menjadi U$$10,395,5 juta, demikian juga ekspor migas turun sebesar 8,82 persen yaitu dari U$$2.076,8 juta menjadi U$$1.893,6 juta. Lebih lanjut penurunan ekspor migas di sebabkan oleh menurunya ekspor hasil minyak sebesar 2,13 persen menjadi U$$207,2 juta dan ekspor gas turun sebesar 25,61 persen menjadi U$$941,3 juta, sementara ekspor minyak mentah meningkat sebesar 24,25 persen menjadi U$$745,1 juta. Volume ekspor migas februari 2015 terhadap januari 2015 untuk minyak mentah naik sebesar 21,26 persen sementara hasil minyak dan gas turun masing-masing sebesar 10,28 persen dan 14,40 persen, sementara itu harga minyak mentah indonesia di pasar dunia naik dari U$$45,28  per barel pada januari 2015 menjadi U$$54,32 barel pada februari 2015.
Readmore → Metode Penelitian, Paket Kebijakan Ekonomi I, Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Indonesia, Analisis Kebijakan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi, Commodity boom, Posisi Utang Pemerintah Dan Utang Luar Negeri, Pengangguran Dan Kemiskinan

Pertumbuhan Ekonomi



Sejak tahun 2012, pertumbuhan ekonomi terus melambat. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,8 persen pada tahun 2013 dan 5,1 persen dalam tiga triwulan pertama tahun 2014.

Dari sisi produksi, dalam tiga triwulan pertama tahun 2014, perlambatan hampir terjadi pada semua sektor terutama pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, serta perdagangan, hotel, dan restoran yang masing-masing turun 0,1 persen serta melambat menjadi 4,9 persen dan 4,5 persen (y-o-y).

Dari sisi penggunaan, perlambatan ekonomi terutama disebabkan oleh turunnya ekspor riil barang dan jasa. Ekspor riil barang dan jasa dalam tiga triwulan pertama tahun 2014 turun 0,6 persen. Konsumsi rumah tangga masih tumbuh tinggi (5,5 persen, y-o-y). Sedangkan investasi dan pengeluaran pemerintah tumbuh relatif rendah, yaitu masing-masing 5,0 persen dan 2,4 persen (y-o-y).

Dilihat dari sumbangannya, pertumbuhan ekonomi dalam tiga triwulan pertama tahun 2014 didukung oleh permintaan dalam negeri dan luar negeri masing-masing sebesar 4,2 persen dan 0,9 persen.
Secara rinci, pertumbuhan ekonomi dalam tiga triwulan pertama tahun 2014 disumbang oleh konsumsi rumah tangga (3,0 persen), konsumsi pemerintah (0,2 persen), investasi (1,2 persen), perubahan stok (0,6 persen), diskrepansi statistik (- 0,8 persen), ekspor barang dan jasa (-0,3 persen), serta impor barang dan jasa (1,2 persen).

Commodity boom yang terjadi sejak tahun 2004 hingga tahun 2012 (tidak termasuk tahun 2009 karena krisis keuangan dan resesi global) berperan besar pada ekonomi Indonesia baik pada keseimbangan eksternal perekonomian, pertumbuhan ekonomi, maupun kemampuan negara untuk membiayai pembangunan.

Berakhirnya era commodity boom menuntut reformasi struktural yang mampu melepaskan ketergantungan ekonomi pada komoditi. commodity boom dan perekonomian Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:


Posisi utang pemerintah pada bulan Desember 2014 tercatat sebesar Rp 2.605 triliun, terdiri dari pinjaman sebesar Rp 674 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1.931 triliun. Peranan pinjaman luar negeri dalam pembiayaan pem-bangunan terus berkurang dengan diprioritaskannya sumber pembiayaan terutama dari dalam negeri.
Posisi utang luar negeri pada bulan November 2014 mencapai USD 294,4 miliar, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 133,9 miliar dan utang swasta sebesar USD 160,5 miliar.
Utang luar negeri swasta melebihi utang luar negeri pemerintah sejak awal tahun 2013 dengan kecenderungan yang meningkat. Rasio utang luar negeri terhadap PDB meningkat dari 26,4 persen pada tahun 2011 menjadi 30,5 persen pada tahun 2013.


1. Pengangguran terbuka menurun

Jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus 2014 meningkat menjadi 121,9 juta orang atau bertambah 1,42 juta orang dari tahun 2013. Sementara itu lapangan kerja yang tercipta dalam periode yang sama sebanyak 1,87 juta. Dengan perkembangan ini, pengangguran terbuka berkurang sebanyak 170 ribu sehingga tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,2 persen pada bulan Agustus 2013 menjadi 5,9 persen pada bulan Agustus 2014.
Kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja tahun 2014 membaik menjadi menjadi 356 ribu per 1 persen pertumbuhan ekonomi.

2. Tingkat kemiskinan September 2014 turun menjadi 11,0 persen. 

Kenaikan harga BBM bulan Juli 2013 meningkatkan jumlah penduduk miskin dari 28,1 juta orang pada bulan Maret 2013 menjadi 28,3 juta orang pada bulan Maret 2014. Adapun tingkat kemiskinannya turun dari 11,4 persen menjadi 11,3 persen pada periode yang sama.

Berdasarkan hasil Susenas September 2014, jumlah penduduk miskin pada bulan September 2014 turun menjadi 27,7 juta orang (11,0 persen) atau berkurang 824 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun 2013. Kemiskinan hasil Susenas Maret 2014 dan September 2014 didasarkan garis kemiskinan sebesar Rp 302,7 ribu/kapita/bulan dan Rp 312,3 ribu/kapita/bulan.

Dengan demikian dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin dapat dikurangi sebesar 4,8 juta orang dan tingkat kemiskinan dapat diturunkan sebesar 3,1 percentage point menjadi 11,0 persen.



Ketimpangan pendapatan meningkat dalam 10 tahun terakhir namun belum pada taraf yang mengkuatirkan. Gini rasio meningkat dari 0,32 pada tahun 2004 menjadi 0,41 pada tahun 2011 hingga 2013. Dalam periode 2004 – 2013, penguasaaan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi meningkat dari 42,1 persen menjadi 49,0 persen; sedangkan 40 persen penduduk berpendapatan terendah menurun dari 20,8 persen menjadi 16,9 persen.

Penurunan juga terjadi pada penduduk berpendapatan menengah. Perkembangan distribusi pendapatan tahun 2002 – 2013 dapat dilihat pada Grafik berikut :

Angka Gini ratio sebesar 0,41 belum pada taraf yang mengkuatirkan. Dibandingkan dengan Cina, Amerika Serikat, dan Malaysia, Gini ratio Indonesia tidak terlalu buruk. Dari perbandingan internasional, ketimpangan pendapatan paling tinggi dapat ditemukan di kawasan Afrika (0,6 – 0,7) dan paling rendah di kawasan Eropa (0,2 – 0,3) terkait dengan sistem ekonomi yang dianutnya.
Meski demikian, angka Gini ratio pada negara berkembang, termasuk Indonesia, berpotensi di bawah tingkat yang sebenarnya (underestimate) karena pengukurannya yang didekati oleh konsumsi masyarakat. Berbagai riset mengindikasikan Gini rasio yang diukur dari konsumsi underestimate dari pendapatannya sekitar 6 – 8 persen. Ketimpangan pendapatan ini perlu mendapat perhatian yang serius bagi keberlanjutyan pembangunan mendatang. Perkembangan distribusi pendapatan provinsi dapat dilihat pada Tabel berikut ini: 

Dalam triwulan IV/2014, pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih lambat dari triwulan III/2014. Dalam keseluruhan tahun 2014, PDB diperkirakan tumbuh 5,0 persen (tahun dasar 2000).
Readmore → Pertumbuhan Ekonomi, Commodity boom, Posisi Utang Pemerintah Dan Utang Luar Negeri, Pengangguran Dan Kemiskinan

Perdagangan Luar Negeri, Neraca Pembayaran, Investasi, Keuangan Negara

Perdagangan Luar Negeri

1. Penerimaan Ekspor Dalam 11 Bulan Pertama Tahun 2014 Mencapai USD 161,7 Miliar, Turun 2,4 

Penurunan disebabkan oleh berkurangnya penerimaan ekspor migas dan ekspor non-migas masing-masing sebesar 4,3 persen dan 2,0 persen. Berkurangnya ekspor migas disebabkan oleh turunnya harga ekspor minyak mentah Indonesia dan berkurangnya volume ekspor. Dalam 11 bulan pertama tahun 2014, rata-rata ICP mencapai USD 99,7 per barel, turun 5,7 persen (y-o-y) dan volume ekspor berkurang 3,8 persen (y-o-y). Sementara itu penurunan ekspor non-migas terutama disebabkan oleh berkurangnya ekspor hasil pertambangan yang turun 25,6 persen; sedangkan ekspor hasil pertanian dan industri tumbuh masing-masing 0,4 persen dan 4,4 persen (y-o-y).
Cina, Amerika Serikat, Jepang, dan India merupakan negara tujuan utama ekspor non-migas. Dalam 11 bulan pertama tahun 2014, ekspor non-migas ke Cina, Jepang, dan India turun masing-masing 20,1 persen, 9,4 persen, dan 5,4 persen (y- o-y); adapun ekspor ke AS naik 4,3 persen (y-o-y) dengan menguatnya pemulihan ekonomi AS.

2. Pengeluaran Impor Dalam 11 Bulan Pertama Tahun 2014 Mencapai USD 163,7 Miliar
Penurunan disebabkan oleh bekurangnya impor migas dan non-migas masing-masing sebesar 2,4 persen dan 5,0 persen (y-o-y).

Dari penggunaannya, dalam 11 bulan pertama tahun 2014 impor barang konsumsi, bahan baku/penolong, dan modal turun berturut-turut 3,6 persen, 3,8 persen, dan 6,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (y-o-y).
Neraca Perdagangan Dalam 11 Bulan Pertama Tahun 2014 Mengalami Defisit Sebesar USD 2,1 Miliar. Defisit terutama berasal dari neraca migas sebesar USD 12,1 miliar; sedangkan neraca nonmigas mencatat surplus sebesar USD 10,0 miliar.

A. Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran dalam tiga triwulan pertama tahun 2014 membaik. Dalam tiga triwulan pertama tahun 2014, defisit neraca transaksi berjalan turun menjadi USD 19,7 miliar, lebih rendah dari periode yang sama tahun 2013 (USD 24,8 miliar). Sebagai rasio terhadap PDB, defisit transaksi berjalan pada triwulan III/2014 berkurang menjadi 3,1 persen PDB.

Neraca barang dalam tiga triwulan pertama tahun 2014 mencatat surplus sebesar USD 3,6 miliar, lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya (defisit USD 0,1 miliar). Demikian juga defisit neraca jasa dalam tiga triwulan pertama tahun 2014 berkurang menjadi USD 7,7 miliar, lebih kecil dari periode yang sama tahun sebelumnya (defisit USD 9,0 miliar). Defisit pendapatan primer, yang antara lain merupakan pembayaran deviden dan pembayaran bunga utang luar negeri, dalam tiga triwulan pertama tahun 2014 meningkat menjadi USD 20,6 miliar, lebih besar dari periode yang sama tahun sebelumnya (defisit USD 19,9 miliar). Adapun surplus pendapatan sekunder, yang antara lain merupakan transfer personal Tenaga Kerja Indonesia, dalam tiga triwulan pertama tahun 2014 meningkat menjadi USD 3,8 miliar, lebih besar dari periode yang sama tahun sebelumnya (USD 2,9 miliar).

Surplus neraca transaksi finansial meningkat tinggi menjadi USD 35,0 miliar dari USD 13,2 miliar dalam periode yang sama tahun 2013. Surplus neraca transaksi finansial dalam tiga triwulan pertama tahun 2014 terutama didorong oleh investasi portfolio yang meningkat menjadi USD 24,1 miliar, jauh lebih besar dari tiga triwulan pertama tahun 2013 (USD 9,1 miliar).

Adapun investasi langsung sedikit turun menjadi USD 11,9 miliar dari USD 12,1 miliar periode sebelumnya. Pada akhir Desember 2014, cadangan devisa mencapai USD 111,9 miliar atau cukup untuk membiayai sebesar 6,5 bulan impor termasuk pembayaran utang pemerintah.
Melambatnya penerimaan ekspor dan meningkatnya kewajiban pembayaran utang luar negeri terutama swasta meningkatkan debt service ratio (DSR). DSR meningkat dari 20,7 persen pada tahun 2010 menjadi 41,5 persen pada tahun 2013, Dalam tiga triwulan pertama tahun 2014, DSR masih di atas 40 persen.
Investasi

Investasi dalam posisi melambat. Dalam tiga triwulan pertama tahun 2014, kenaikan investasi berupa pembentukan modal tetap bruto dalam PDB melambat menjadi 5 persen (y-o-y) dan investasi langsung (FDI) hanya mencapai USD 11,9 miliar.

Berbagai indikator lainnya seperti impor barang modal serta bahan baku/penolong, kredit investasi, penjualan semen, dan sebagainya menunjukkan peningkatan investasi yang masih lemah. Rasio investasi terhadap PDB menunjukkan kecenderungan turun sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Peningkatan realisasi investasi yang dicatat oleh BKPM dalam keseluruhan tahun 2014 mencapai Rp 463,1 triliun, melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
B. Keuangan Negara

APBN 2015 disusun berdasarkan perkembangan berbagai asumsi pokok yang ketat pada waktu itu diantaranya harga minyak mentah dunia yang masih tinggi triwulan III/2014 dan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. APBN 2015 disusun dalam kerangka base line untuk memberi ruang yang cukup bagi pemerintah baru untuk melakukan perubahan program pembangunan yang akan dibiayainya.
Dalam upaya untuk menciptakan ruang fiskal yang memadai dan realoasi subsidi BBM yang sangat besar (Rp 276,0 triliun) pada belanja yang produktif, termasuk infrastruktur, pada sekitar pertengahan bulan November 2014, harga BBM dinaikkan sebesar Rp 2.000,- per liter.
Readmore → Perdagangan Luar Negeri, Neraca Pembayaran, Investasi, Keuangan Negara

Dampak Krisis Ekonomi Global terhadap Ekonomi Indonesia Moneter, Perbankan, dan Pasar Modal

Dampak Krisis Ekonomi Global terhadap Ekonomi Indonesia Moneter,  Perbankan, dan Pasar Modal


1. Tekanan terhadap Stabilitas Ekonomi. 

Ketidakseimbangan eksternal di dalam negeri terutama meningkatnya defisit neraca transaksi berjalan, pengurangan stimulus moneter (tapering off quantitative easing) dan rencana normalisasi kebijakan suku bunga AS menekan nilai tukar rupiah. Kenaikan harga BBM dan administered price lainnya kembali meningkatkan inflasi.

Nilai tukar rupiah terus melemah sejak pertengahan tahun 2013 oleh rencana pengurangan stimulus moneter AS dan melemahnya keseimbangan eksternal Indonesia. Sejak pertengahan tahun 2013, rupiah menembus Rp 10.000,- per dolar AS. Pada bulan Desember 2014, rata-rata kurs rupiah sebesar Rp 12.438 per dolar AS, dan keseluruhan tahun 2014 sebesar Rp 11.877 per dolar AS, melemah 13,6 persen dari tahun sebelumnya, dan akhir November 2015 sebesar Rp13.847,00 per dolar AS. Perkembangan nilai tukar rupiah bulanan dan harian serta pergerakannya dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah
2. Kenaikan Inflasi 

Dalam bulan November dan Desember 2014, inflasi meningkat menjadi 1,50 persen dan 2,46 persen (m-t-m). Dalam keseluruhan tahun 2014, inflasi mencapai 8,4 persen (y-o-y). Dalam bulan Desember 2014, kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi; bahan makanan; makanan jadi, minuman, dan tembakau; serta perumahan menyumbang masing-masing 1,06 percentage point, 0,64 percentage point, 0,31 percentage point; dan 0,35 percentage point.

Menurut komponen, inflasi bulan Desember 2014 terutama disumbang oleh kenaikan harga yang diatur pemerintah (1,22 percentage point), kenaikan harga yang bergejolak (0,64 percentage point), dan inflasi inti (0,60 percentage point). Inflasi rata-rata setahun pada bulan Desember 2014 mencapai 6,6 persen. Ringkasan perkembangan inflasi sampai Desember 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:
Perkembangan Inflasi Maret 2014 – Desember 2014


3. Kenaikan Suku Bunga Simpanan dan Pinjaman 

Kenaikan suku bunga acuan (200 bps) mendorong kenaikan suku bunga simpanan dan pinjaman. Suku bunga deposito satu bulan naik 269 bps; sedangkan suku bunga kredit modal kerja naik 138 bps. Perkembangan suku bunga dan inflasi dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Suku Bunga dan Laju Inflasi Januari 2013 – Januari 2015
4. Penyaluran Kredit Perbankan Terus Melemah 

Kenaikan kredit perbankan melambat dari 23,4 persen (y-o-y) pada bulan September 2013 menjadi 11,8 persen (y-o-y) pada bulan November 2014. Secara riil kenaikan kredit pertumbuhan kredit perbankan melambat dari 15,0 persen menjadi 5,5 persen pada periode yang sama.
Kredit Perbankan Januari 2013 – November 2014
Dari sisi penggunaan, perlambatan pada semua jenis kredit. Kredit investasi melambat dari 34,4 persen (y-o-y) pada bulan September 2013 menjadi 13,2 persen (y-o-y) pada bulan Oktober 2014. Sedangkan kredit modal kerja dan konsumsi masing-masing melambat dari 22,1 persen dan 17,6 persen (y-o-y) menjadi 11,4 persen dan 11,1 persen pada periode yang sama.

Perlambatan juga terjadi pada hampir semua sektor produksi. Penyaluran kredit pada sektor industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan melambat dari 29,3 persen, 22,9 persen, dan 35,4 persen (y-o-y) pada bulan September 2013 menjadi 14,5 persen, 6,1 persen, dan 13,9 persen (y-o-y) pada bulan November 2014.

Kesehatan dan kepercayaan terhadap perbankan tetap terjaga dalam ekonomi yang melambat. CAR meningkat dari 18,0 persen pada bulan September 2013 menjadi 19,6 persen pada bulan Oktober 2014. Pelemahan terjadi pada non-performing loan (NPL) yang meningkat dari 1,9 persen (Rp 61,2 triliun) menjadi 2,3 persen (Rp 82,2 triliun) pada periode yang sama.


Readmore → Dampak Krisis Ekonomi Global terhadap Ekonomi Indonesia Moneter, Perbankan, dan Pasar Modal

Kiat Memulihkan Kondisi Perekonomian Indonesia Di tengah Krisis Ekonomi Global dan Keikutsertaan Indonesia Pada Trans Pasific Partnership

Kiat Memulihkan Kondisi Perekonomian Indonesia Di tengah Krisis Ekonomi  Global dan Keikutsertaan Indonesia Pada Trans Pasific Partnership 


Latar Belakang Krisis Ekonomi Dunia tahun 2015

Gambaran menyeluruh ekonomi dunia tahun 2015, World Economic Outlook, Update )  Januari 2015. Secara ringkas, outlook ekonomi dunia tahun 2015  dipengaruhi 4 faktor penting, antara lain: 

a. Menurunnya harga minyak mentah dunia. 

Dengan meningkatnya produksi minyak mentah AS, melambatnya permintaan global, dan keputusan OPEC untuk tetap mempertahankan pangsa pasar OPEC, harga minyak mentah Brent terus turun hingga di bawah USD 55/barel dan WTI turun di bawah USD 50/barel pada awal tahun 2015.
Estimasi EIA, US Dept. of Energy terakhir (Januari 2015) memperkirakan harga minyak mentah Brent dan WTI dalam keseluruhan tahun 2015 masing-masing sebesar USD 54,6 per barel dan USD 57,6 per barel. Dalam keseluruhan tahun 2016, harga Brent dan WTI diperkirakan meningkat masing-masing menjadi USD 75 dan USD 71 per barel.
Sementara itu IMF memperkirakan harga minyak mentah rata-rata (Brent, Dubai, dan WTI) dalam tahun 2015 sebesar USD 56,7 per barel. Proyeksi produksi, permintaan, dan inventori minyak mentah dunia serta harga WTI.
Perkiraan harga minyak mentah pada tahun 2015 dan 2016 ini dalam ketidakpastian pasar yang tinggi serta didasarkan pada estimasi dimana pasokan minyak mentah diperkirakan melebihi permintaannya sehingga akan menambah inventori sampai dua-tiga triwulan pertama tahun 2015. Selanjutnya dengan permintaan yang mulai meningkat dan melemahnya pasokan minyak mentah, pasar minyak mentah dunia akan mulai seimbang pada paruh kedua tahun 2015 dan harga mulai meningkat.
Turunnya harga minyak mentah dunia berpengaruh kepada penerimaan negara (national revenue) Indonesia, sehingga pemerintah tidak leluasa dalam melakukan pembangunan infrastruktur  untuk mendukung meningkatnya akses kegiatan ekonomi masyarakat. 

b. Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Dunia. 

Ekonomi dunia tahun 2015 diperkirakan hanya tumbuh 3,5 persen, lebih rendah 0,3 persen dari perkiraan sebelumnya (3,8 persen). Meskipun lebih baik dibandingkan tahun 2014 (3,3 persen), tingkat pertumbuhan tahun 2015 ini di bawah long term trend pertumbuhan global (4 persen). Dengan tingkat pertumbuhan  ini, harga komoditi, termasuk komoditi nonmigas, diperkirakan cenderung turun. 

Ekonomi AS merupakan satu-satunya negara maju yang prospeknya lebih baik dari yang diperkirakan sebelumnya. Ekonomi AS pada tahun 2015 diperkirakan tumbuh 3,6 persen. Sementara itu Kawasan Eropa dan Jepang hanya tumbuh masing-masing 1,2 persen dan 0,8 persen. Perekonomian kawasan Asia diperkirakan tumbuh lebih rendah (6,4 persen) dengan ekonomi Cina yang diperkirakan melambat menjadi 6,8  persen.
Melambatnya pertumbuhan ekonomi Cina dalam jangka menengah berdampak luas terhadap seluruh mitra dagangnya. Utang Cina mencapai 250 persen PDB atau 100 persen PDB membatasi Cina untuk melakukan ekspansi. Meski suku bunga acuan diturunkan, kebijakan ekonomi Cina tetap ketat untuk mendinginkan sektor properti dan memperlambat penambahan utang baru. Suku bunga pinjaman tetap tinggi dengan meningkatnya resiko usaha di Cina. Keinginan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan resiko krisis keuangan yang tidak saja berdampak pada ekonomi Cina, tapi juga pada ekonomi kawasan Asia Timur, Asia Tenggara dan bahkan berpengaruh kepada ekonomi dunia. 

Adapun kemungkinan lebih buruk (downside risk) dapat terjadi apabila terdapat perubahan sentimen yang luar biasa pada stabilitas keuangan dunia khususnya emerging economies terkait dengan perubahan harga komoditi serta resiko stagnasi dan deflasi di Eropa dan Jepang yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.
Bank Dunia dalam outlook terbarunya juga memperkirakan gambaran ekonomi dunia yang sama. Ekonomi dunia tahun 2015 diperkirakan tumbuh lebih baik, yaitu 3,0 persen, namun lebih rendah dari perkiraan sebelumnya (3,4 persen). 

c. Menguatnya nilai tukar dolar AS dan melemahnya mata uang lainnya

Kebijakan pemerintah Bank Central Amerika Serikat dalam meningkatkan suku bunga Fed tahun 2014 – sekarang, memicu arus masuk modal yang berasal baik dari Asia maupun Eropah masuk ke Amerika Serikat. Kebijakan pemerintah amerika tersebut berpengaruh terhadap melemahnya  nilai tukar matau uang diseluruh dunia terhadap Amerika Serikat, termasuk rupiah terhadap US dollar yang berdampak  turunnya daya beli masyarakat khususnya di Indonesia.

d. Kenaikan suku bunga dan resiko makro lainnya.

Normalisasi kebijakan suku bunga AS akan mendorong kenaikan suku bunga global dan menguatkan nilai tukar dolar AS. Normalisasi suku bunga AS sebagai kelanjutan dari pengakhiran quantitative easing, meskipun dilakukan secara bertahap serta dengan sinyal yang jelas, berpotensi menimbulkan sentimen negatif yang berlebihan.

Interaksi antara normalisasi kebijakan suku bunga AS, penurunan harga komoditi, perlambatan ekonomi di berbagai kawasan, dan potensi krisis di beberapa negara dapat menimbulkan gejolak yang membahayakan sistem keuangan global.
Readmore → Kiat Memulihkan Kondisi Perekonomian Indonesia Di tengah Krisis Ekonomi Global dan Keikutsertaan Indonesia Pada Trans Pasific Partnership

Tuesday, July 24, 2018

Penjabaran Demokrasi Ekonomi, Kelembagaan Ekonomi, Perangkat Kebijaksanaan

Penjabaran Demokrasi Ekonomi



Penjabaran Demokrasi Ekonomi yang dilakukan di sini menggunakan dua pendekatan, yaitu:
  1. Penjabaran Demokrasi Ekonomi sebagai dasar sistem ekonomi Indonesia.
  2. Penjabaran Demokrasi Ekonomi dalam bentuk program-program pelaksanaannya.

Penjabaran Demokrasi Ekonomi sebagai dasar sistem ekonomi Indonesia tidak bermaksud menciptakan sistem ekonomi yang sama sekali baru, tetapi bertujuan memantapkan, memperbaiki, dan menyempurnakan sistem ekonomi yang telah dikembangkan hingga dewasa ini sebagai hasil pelaksanaan pembangunan sampai saat ini.
Penjabaran Demokrasi Ekonomi dalam bentuk program-program pelaksanaan bertumpu pada Trilogi Pembangunan dengan unsur-unsumya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, yang saling kait-mengait dan perlu dikembangkan secara selaras, terpadu dan saling memperkuat.



Dalam sistem ekonomi yang berdasarkan pada Demokrasi Ekonomi terdapat tiga bentuk usaha sebagai pelaku ekonomi utama yaitu usaha negara, koperasi, dan usaha swasta, yang saling berinteraksi dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Interaksi ini pada dasarnya bertumpu pada mekanisme pasar yang terkendali. Mekanisme pasar dapat menjamin tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya masyarakat serta mendorong dilakukannya investasi di bidang-bidang usaha di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif sehingga produk Indonesia dapat bersaing dengan hasil produksi negara-negara lain. Melalui proses persaingan yang sehat, mekanisme pasar juga mendorong industri untuk menerapkan dan mengembangkan teknologi yang paling tepat untuk melaksanakan usahanya.

Penjabaran Demokrasi Ekonomi sebagai landasan sistem ekonomi Indonesia mencakup 6 (enam) bidang utama yaitu: 
(1) kelembagaan ekonomi, 
(2) perangkat kebijaksanaan, 
(3) pola pemanfaatan sumber daya, 
(4) distribusi pendapatan, 
(5) proses pengambilan keputusan, dan 
(6) sistem insentif.

Pada kenyataannya, mekanisme pasar tidak selamanya dapat berjalan dengan sempurna, baik karena para pelaku ekonomi tidak seimbang kekuatan-nya, maupun karena para pelaku ekonomi melakukan persaingan dengan cara-cara yang tidak sehat. Selain daripada itu perlu dicegah agar kebebasan permintaan dan penawaran tidak bertentangan dengan asas kebersamaan dan kekeluargaan dalam perekonomian sebagaimana dikehendaki oleh Demokrasi Ekonomi. Kebebasan permintaan dan penawaran tidak boleh pula bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih tinggi, seperti nilai-nilai kesusilaan dan kepentingan pertahanan keamanan serta ketertiban umum masyarakat. Karena itu, di dalam sistem ekonomi yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi, Pemerintah, di samping menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila diperlukan, wajib melakukan campur tangan di dalam mekanisme pasar.

Di dalam sistem ekonomi yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi, Pemerintah wajib mencegah penguasaan pasar oleh orang-seorang atau kelompok dan monopoli yang merugikan masyarakat, dan sebaliknya wajib mengusahakan agar semua satuan usaha mempunyai kesempatan berusaha yang sama.

Di dalam sistem ekonomi yang berlandaskan Demokrasi Ekonomi, usaha negara, koperasi, dan usaha swasta dapat bergerak di dalam semua bidang usaha sesuai dengan peranan dan hakekatnya masing-masing. 

Usaha negara berperan sebagai: 
(a) perintis di dalam penyediaan barang dan jasa di bidang-bidang produksi yang belum cukup atau kurang merangsang prakarsa dan minat pengusaha swasta; 
(b) pengelola dan pengusaha di bidang-bidang produksi yang penting bagi negara; 
(c) pengelola dan pengusaha di bidang-bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak; (d) imbangan bagi kekuatan pasar pengusaha swasta; 
(e) pelengkap penyediaan barang dan jasa yang belum cukup disediakan oleh swasta dan koperasi, dan 
(f) penunjang pelaksanaan kebijaksanaan negara. Mengingat peranannya dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi, maka kriteria untuk mengukur keberhasilan usaha negara tidak seluruhnya sama dengan kriteria yang digunakan bagi usaha swasta, kecuali wajib melaksanakan peranannya dengan efisien dan produktif.

Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan sesuai dengan hakekatnya sebagai kesatuan ekonomi yang berwatak sosial. Usaha swasta diberi peranan yang sebesar-besarnya di dalam bidang-bidang di mana persaingan dan kerjasama berdasarkan motivasi memperoleh laba memberikan hasil terbaik bagi masyarakat diukur dengan jenis, jumlah, mutu dan harga barang dan jasa yang dapat disediakan.

Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Karena itu, di dalam sistem yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi usaha swasta memegang peranan yang penting sebagai wahana partisipasi masyarakat di dalam pembangunan di samping usaha negara dan koperasi. Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. Baik Pemerintah melalui penetapan peraturan perundang-undangan maupun dunia usaha sendiri melalui pengembangan etika bisnis yang sehat berkewajiban melindungi masyarakat terhadap perilaku bisnis yang merugikan kepentingan umum.

Sektor informal mempunyai peranan yang amat penting sebagai penyedia lapangan kerja dan sebagai pemberi jasa dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu Pemerintah berkewajiban memberikan peluang, keleluasaan dan dorongan kepada sektor informal untuk tumbuh dan berkembang.

Selain ketiga bentuk usaha tersebut di atas, Pemerintah perlu pula memberi perhatian pada lembaga-lembaga ekonomi lain dalam masyarakat seperti konsumen, rumah tangga, dan serikat pekerja.

Konsumen merupakan salah satu lembaga ekonomi yang sangat penting. Pemerintah memberikan perhatian pada kepentingan konsumen dalam proses ekonomi, baik dengan mengusahakan lancarnya mekanisme permintaan dan penawaran maupun dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang khusus untuk melindungi konsumen.

Serikat pekerja merupakan wadah penting bagi para pekerja sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Serikat pekerja yang mewakili para pekerja bersama pengusaha memperhatikan nasib dan meningkatkan kualitas pekerja serta mengusahakan agar pekerja memiliki kesadaran, dalam turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Peme¬rintah mengusahakan tercipta dan tetap terbinanya suasana hubungan yang serasi antara pengusaha dan pekerja, yang lebih mendorong tercapainya kelancaran, efisiensi, produktivitas serta kelangsungan hidup perusahaan dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan pekerja.

Mengingat pentingnya peranan Pemerintah dalam perekonomian nasional, suatu Pemerintah yang bersih, berdedikasi, efisien dan efektif serta mempunyai penghayatan yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, merupakan salah satu syarat yang amat penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Dalam sistem yang berlandaskan Demokrasi Ekonomi, aparatur Pemerintah sebagai perencana, pembuat dan pelaksana kebijaksanaan harus mampu bertindak secara obyektif dan terbuka dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata.

Semua pelaku-pelaku ekonomi tersebut di atas memiliki fungsi dan peran¬annya masing-masing dan ikut menentukan jalannya perekonomian. Dalam sistem ekonomi yang berlandaskan pada Demokrasi Ekonomi, hubungan antara para pelaku ekonomi bersifat saling menunjang berdasarkan atas semangat kebersamaan dan atas asas kekeluargaan. Pelaku ekonomi yang kuat tidak di-halangi dalam upayanya memperoleh kemajuan dan perkembangan, namun berkewajiban membantu perkembangan pelaku ekonomi lainnya yang lebih lemah. Sebaliknya pelaku ekonomi yang lemah perlu dibantu dan diberi dorong-an agar dapat maju lebih cepat. Dengan demikian semua pelaku ekonomi dapat tumbuh dan berkembang bersama.


Dalam perekonomian Indonesia, yang pada dasarnya merupakan ekonomi pasar terkendali, perangkat kebijaksanaan ekonomi terutama mempunyai fungsi untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran dengan tujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan proses pembangunan agar dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan stabilitas ekonomi yang mantap serta terlaksananya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Dalam sistem ekonomi yang berlandaskan Demokrasi Ekonomi, pengarahan, bimbingan dan pengendalian oleh Pemerintah terhadap proses-proses ekonomi (produksi, distribusi, penanaman modal, dan konsumsi), dilakukan terutama dengan cara-cara yang tidak langsung melalui upaya mempengaruhi permintaan dan penawaran.

Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pembangunan nasional, Pemerintah menerapkan kebijaksanaan fiskal, moneter, dan neraca pembayaran yang tepat untuk mencapai dan mempertahankan kestabilan harga, mengamankan neraca pembayaran luar negeri, menciptakan iklim usaha yang merangsang penanaman modal, produksi, dan penciptaan lapangan kerja. Kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi makro tersebut selalu disesuaikan dengan perubahan yang dinamis, baik yang bersumber dari kekuatan dari dalam negeri sendiri maupun yang bersumber dari perkembangan-perkembangan internasional.

Dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi, peranan anggar-an negara sangat menentukan dan digunakan oleh Pemerintah untuk maksud-maksud:
a. Redistribusi sumber daya dalam rangka pemerataan;
b. Pembangunan prasarana dasar yang vital bagi pembangunan;
c. Kebijaksanaan pengendalian makro untuk menjaga stabilitas ekonomi;
d. Penyediaan pelayanan dasar pemerintahan bagi masyarakat.

Anggaran negara perlu dijadikan wahana efektif bagi proses redistribusi sumber daya untuk pemerataan baik antar daerah, maupun antar sektor dan antar penduduk, karena fungsi ini tidak dapat dilakukan oleh mekanisme pasar. Inti proses pemerataan melalui anggaran negara adalah:
a. Adanya sistem perpajakan yang adil; dan
b. Adanya kebijaksanaan dan mekanisme alokasi anggaran yang efisien dan diarahkan pada pemerataan.

Peranan efektif anggaran negara dalam sistem yang berlandaskan pada Demokrasi Ekonomi dapat tercapai apabila baik sisi perpajakan maupun sisi pembelanjaan berfungsi secara efektif dalam menunjang sasaran pemerataan.

Peranan anggaran negara dalam menyediakan prasarana dasar bagi pembangunan juga penting. Namun peranan ini dibatasi pada prasarana-prasarana yang tidak dapat dibangun oleh masyarakat sendiri. Tujuannya adalah agar dana anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemerataan. Peranan pemerataan ini tidak dapat diambil alih oleh swasta, walaupun penyediaan prasarana sekurang-kurangnya untuk sebagian dapat dilakukan swasta.

Anggaran negara merupakan alat kebijaksanaan yang sangat penting untuk memelihara stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi yang mantap merupakan salah satu prasyarat utama bagi terpeliharanya stabilitas nasional serta bagi tercapainya tingkat kesejahteraan rakyat yang semakin mantap dan merata. Dalam hubungan ini maka prinsip anggaran belanja berimbang dan dinamis merupakan salah satu perangkat utama sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi yang keandalannya telah terbukti.

Kebijaksanaan ekonomi makro tersebut dilengkapi dengan kebijaksanaan ekonomi mikro yang diarahkan pada bekerjanya mekanisme pasar yang sehat. Salah satu kebijaksanaan pokok di bidang ekonomi mikro yang diiaksanakan Pemerintah adalah kebijaksanaan pembentukan harga yang wajar di pasar, khu-susnya pembentukan harga bahan-bahan pokok seperti beras, bahan bakar pada umumnya, listrik, angkutan, semen, pupuk, dan lain sebagainya. Harga barang dan jasa ini di satu pihak harus mencerminkan biaya yang nil sehingga produsen tetap terangsang untuk memproduksinya, namun di lain pihak tidak boleh memberatkan konsumen, khususnya yang berpenghasilan rendah. Pemerintah juga menetapkan dan menerapkan upah minimum, yang di satu pihak harus dapat menjamin tingkat hidup yang layak, dan di lain pihak tetap merangsang industri untuk menggunakan teknologi yang tepat dan berguna.

Pemerintah menggunakan pajak sebagai salah satu perangkat kebijaksana¬an yang penting untuk mendorong pemerataan tanpa mengurangi fungsi utama-nya sebagai sumber pendapatan negara, yang merupakan salah satu penopang utama pembangunan yang berkesinambungan.


Sumber daya masyarakat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam sistem ekonomi yang berlandaskan pada Demokrasi Ekonomi, pelaksanaan pemanfaatan sumber daya pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sendiri untuk kesejahteraan bersama. Peranan Pemerintah terutama adalah memberi pengarahan dan menciptakan iklim yang dapat menggairahkan agar pemanfaatan sumber daya masyarakat dilaksanakan seefisien mungkin dan menunjang tercapainya tujuan peningkatan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

Demokrasi Ekonomi Indonesia menghendaki bahwa di dalam sistem ekonomi Indonesia, sumber daya manusia dalam jumlah dan dengan mutu yang memadai tersebar antara sektor dan daerah. Untuk itu, Pemerintah menciptakan sistem untuk meningkatkan minat dan penyediaan tenaga ahli dan tenaga terampil pada sektor dan daerah yang kurang diminati.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 agar bumi dan air dan segala kekayaan di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar-nya kemakmuran rakyat. Pemerintah mengatur pemanfaatan sumber daya alam sehingga pelestariannya terjamin dan lingkungan hidupnya terpelihara, agar pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penggunaan tanah harus tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta menghindari hal-hal yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan.

Pemerintah mengarahkan dan menciptakan iklim agar penanaman modal di samping menunjang tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, juga sekaligus menunjang sasaran pemerataan dan stabilitas serta kelestarian lingkungan hidup. Dalam hubungan ini, Pemerintah menciptakan insentif untuk mendorong penanaman modal swasta ke daerah dan ke bidang-bidang yang penting dilihat dari segi pembangunan nasional.

Di dalam sistem perekonomian yang berlandaskan Demokrasi Ekonomi, sumber daya perkreditan di samping menunjang laju pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi, juga menunjang pembangunan secara lebih merata di seluruh Indonesia. Pemanfaatan sumber daya perkreditan diarahkan oleh Peme¬rintah bukan dengan cara campur tangan langsung dalam penyaluran kredit, melainkan secara tidak langsung melalui mekanisme permintaan dan penawaran.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya, Pemerintah mengarahkan pemanfaatan aset yang tidak berwujud (intangible) khususnya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tersebar ke semua daerah.


Sistem ekonomi yang berlandaskan pada Demokrasi Ekonomi wajib mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang diutamakan adalah kemakmuran masyarakat dan kemakmuran buat semua orang, bukan kemakmuran orang-seorang.

Mencapai tingkat pendapatan yang sama untuk semua orang adalah tidak mungkin. Demokrasi Ekonomi mengakui perbedaan-perbedaan di dalam tingkat pendapatan yang mencerminkan perbedaan dalam tingkat prestasi, dan hingga batas-batas tertentu dalam perbedaan pengalaman, senioritas serta pemilikan harta kekayaan. Tetapi Demokrasi Ekonomi menghendaki pula agar perbedaan pendapatan tersebut masih berada dalam batas-batas kewajaran.

Dalam sistem ekonomi yang dilandaskan pada Demokrasi Ekonomi prioritas utama diberikan pada upaya penghapusan kemiskinan absolut. Kebijaksanaan pemerataan pendapatan mengutamakan peningkatan pendapatan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan produktif, dan dengan redistribusi pendapatan berupa transfer pendapatan dari golongan berpendapatan tinggi kepada golongan berpendapatan rendah melalui perpajakan dan anggaran negara.

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, sistem ekonomi yang di landaskan pada Demokrasi Ekonomi melakukan pemerataan dalam pemilikan aset baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Pemerataan aset yang tak berwujud (intangible) dapat dilakukan dengan penyediaan fasilitas pendidik-an dan kesehatan pada penduduk berpendapatan rendah, sedangkan pemerataan aset berwujud dapat dilakukan antara lain melalui program transmigrasi, pro¬gram perkebunan inti rakyat, dan program-program lainnya.

Selain itu disediakan fasilitas umum seperti jalan, air bersih, listrik, dan sebagainya secara lebih merata sehingga dapat dinikmati juga oleh penduduk golongan berpendapatan rendah.
Proses Pengambilan Keputusan

Dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi yang menghendaki partisipasi masyarakat yang sebesar-besarnya dalam kehidupan ekonomi, pengambilan keputusan terutama dilakukan secara mandiri oleh anggota masyarakat.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang saling mengisi baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Desentralisasi perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek akan efektif jika disertai dengan otonomi yang luas dan nyata dalam menggali sumber pendapatan daerah. Karena itu otonomi yang luas dan nyata diberikan kepada daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah-daerah dengan sumber daya pendapatan yang terbatas.

Dalam sistem ekonomi yang dilandaskan pada Demokrasi Ekonomi, mekanisme pasar dan proses kebijaksanaan ekonomi berlangsung secara transparan. Baik pembentukan harga di pasar, maupun perizinan dan kebijaksanaan Pemerintah pada umumnya, berlangsung dengan jelas dan mudah diketahui oleh umum. Dengan demikian, pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan pengawasan masyarakat dapat berlangsung secara efektif.

Dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi, proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka. Forum-forum untuk diskusi, penyampaian pendapat dan komunikasi secara bebas dan bertanggung jawab mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa dikembangkan dan dijamin keberadaannya. Hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjadikan dukungan masyarakat terhadap setiap langkah kebijaksanaan Pemerintah lebih nyata.


Untuk merangsang anggota masyarakat berprestasi, dalam sistem ekonomi yang dilandaskan pada Demokrasi Ekonomi terutama digunakan sistem insentif melalui berbagai macam perangkat seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, neraca pembayaran, perkreditan, tarif, pemberian penghargaan, dan kebijaksanaan lain-nya, dan bukan dengan sistem komando atau paksaan seperti dalam sistem ekonomi yang berlandaskan etatisme.

Sistem laba merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian yang berlandaskan pada Demokrasi Ekonomi, yaitu sistem ekonomi pasar yang terkendali. Motif laba merupakan insentif untuk berprakarsa, berusaha dan mengambil risiko. Namun Demokrasi Ekonomi menghendaki agar laba tersebut harus merupakan hasil yang diperoleh dengan usaha yang wajar dalam iklim persaingan yang wajar pula. Proses memperoleh laba serta pemanfaatannya harus dilandaskan pada etika bisnis yang tumbuh dari wawasan dan komitmen sosial.

Karena motif laba amat penting sebagai pendorong pengambilan inisiatif dan risiko, maka motif laba perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan seperti undang-undang anti monopoli, undang-undang kewajaran praktek bisnis, undang-undang yang melindungi pengusaha kecil dan sebagainya. Pemerintah dan dunia usaha memelihara dilaksanakannya persaingan yang wajar, bukan hanya untuk melindungi perusahaan kecil yang lemah, tempi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat agar mampu mendapatkan barang dengan harga yang wajar.

Kepada karyawan diberikan insentif agar bergairah dan selalu berusaha meningkatkan produktivitas. Sistem upah yang paling baik adalah pemberian upah yang sepadan dengan prestasi yang dihasilkan dan yang besarnya dapat menjamin penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain upah, karyawan diberi insentif berupa lingkungan dan keselamatan kerja, jaminan sosial, kesempatan meningkatkan keterampilan melalui latihan kerja, kesempatan memiliki saham perusahaan, dan sebagainya.

Sejalan dengan pembangunan yang berkesinambungan dan mengingat bahwa pembangunan yang meningkat memerlukan dana pembiayaan yang semakin besar, maka tabungan masyarakat mutlak perlu ditingkatkan. Di dalam sistem ekonomi yang dilandaskan pada Demokrasi Ekonomi, kepada masyarakat diberikan insentif agar terangsang untuk meningkatkan tabungan. Dengan demi-kian dapat dipupuk salah satu sumber penting bagi pembiayaan pembangunan.

Dalam jangka panjang, keberhasilan suatu negara mencapai kemajuan ekonomi sangat ditentukan oleh penguasaannya atas ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu di dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi, masyarakat diberi insentif untuk mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya. Kepada industri diberikan berbagai kemudahan untuk melaksanakan riset dan pengembangan, impor teknologi dan program pelatihan peningkatan keterampilan, termasuk insentif perpajakan. Selain itu diberi perlindungan atas hak cipta dan hak milik intelektual guna merangsang masyarakat melakukan penemuan-penemuan baru.


Pembangunan nasional yang dilaksanakan sampai saat ini telah dapat menciptakan landasan untuk berkembangnya sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan pada Demokrasi Ekonomi. Langkah-langkah yang diperlukan selanjutnya adalah langkah-langkah untuk pemantapan serta pembaharuan yang terus-menerus untuk memperkuat sendi-sendi dasar sistem ekonomi Indonesia serta menjabarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pelaksanaannya. Langkah-langkah pemantapannya diarahkan untuk memperkuat sendi-sendi dasar sistem perekonomian Indonesia itu.

Pemantapan sendi-sendi dasar sistem yang berlandaskan pada Demokrasi Ekonomi mencakup 8 (delapan) buah program, yaitu:
  • Program Pemantapan dan Pengembangan Demokrasi Pancasila;
  • Program Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara;
  • Program Pembaharuan Hukum;
  • Program Peningkatan Kualitas Manusia;
  • Program Pemerataan Pembangunan;
  • Program Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Cukup Tinggi;
  • Program Pemeliharaan dan Pemantapan Stabilitas Ekonomi;
  • Program Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan.



Segi ekonomi dan segi politik tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan nyata. Partisipasi rakyat dalam kehidupan ekonomi terkait erat dengan partisipasi rakyat dalam politik. Demokrasi Ekonomi perlu dikembangkan seiring dengan Demokrasi Politik agar yang satu tidak menjadi penghambat bagi yang lain. Di bidang politik, ditegaskannya Pancasila sebagai satu-satunya asas merupakan langkah maju yang sifatnya sangat mendasar. Langkah-langkah pembangunan politik selanjutnya dibangun di atas landasan ini.

Langkah-langkah yang diperlukan meliputi antara lain:
  1. Praktek-praktek konstitusional dan demokrasi yang sekarang telah berjalan terus dimantapkan;
  2. Mutu infrastruktur politik terus ditingkatkan;
  3. Pendidikan politik rakyat ditingkatkan untuk mendidik rakyat dalam praktek-praktek demokrasi yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan ini perlu terus dimantapkan pengertian dan pemahaman bahwa kedudukan dan martabat manusia/warga negara Indonesia adalah sama. Pemasyarakatan P-4 perlu terus dilanjutkan.
  4. Penanaman nilai-nilai dan sikap demokratis dan praktek-praktek kehidupan demokrasi ditanamkan sejak usia dini di sekolah-sekolah.



Terciptanya aparatur Pemerintah yang bersih, efisien dan berdedikasi tinggi merupakan unsur yang sangat menentukan pelaksanaan Demokrasi Ekonomi. Dalam sistem ekonomi Indonesia, potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dapat dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merupakan kepentingan umum. Dalam sistem ini Pemerintah mempunyai peranan penting sebagai penjaga kepentingan umum, penjamin keadilan dan kemakmuran bersama. Untuk melaksanakan peranan itu dengan baik diperlukan aparatur Pemerintah yang efektif. Aparatur Pemerintah adalah alat pelaksana kebijaksanaan negara. Penyempurnaan aparatur Pemerintah tidak boleh tertinggal dari perkembangan kegiatan ekonomi pada umumnya. Aparatur Pemerintah yang efektif dan mekanisme pasar yang berjalan baik adalah dua unsur utama dari sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Demokrasi Ekonomi.

Langkah-langkah yang diperlukan meliputi:
  • Deregulasi dan debirokratisasi dilanjutkan dalam rangka membangkitkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian maka tercipta kesempatan dan peluang yang makin merata dan adil sehingga kegiatan ekonomi makin lancar dan berkembang deregulasi dan debirokratisasi bukan merupakan langkah untuk menghilangkan peranan negara dan bukan pula untuk menciptakan sistem ekonomi liberal. Peranan negara tetap diperlukan untuk mendorong dan mengarahkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
  • Bersamaan dengan itu, aparatur Pemerintah yang ada terus dibenahi dan disempurnakan agar semakin dapat melaksanakan peranannya secara efektif. Peningkatan efisiensi organisasi instansi Pemerintah perlu dilanjutkan. Sejalan dengan itu langkah-langkah perlu diambil untuk meningkatkan mutu kerja personil melalui penyempurnaan sistem penggajian, sistem karier, uraian jabatan, sistem pengawasan, kemampuan teknis pegawai, dan sebagainya.
  • Di dalam bidang-bidang di mana deregulasi dan debirokratisasi tidak cukup untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, dapat dilakukan pengaturan kembali atau restrukturisasi.
  • Peningkatan efisiensi aparatur negara mencakup tidak hanya penyempurnaan aparatur pemerintahan, tetapi juga peningkatan efisiensi pengelolaan usaha negara. Upaya yang sedang dilakukan di bidang ini perlu ditingkatkan. Meskipun mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bukan misi utama usaha negara, usaha negara di bidang apapun harus dikelola secara efisien sebagai perusahaan. Deregulasi di sektor usaha negara perlu terus dilanjutkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saingnya. Untuk itu kepada usaha negara perlu diberikan kemandirian dalam menentukan cara-cara yang paling optimal untuk mencapai sasaran yang ditetapkan Pemerintah.



Sementara itu, disadari pula bahwa hukum yang memenuhi tuntutan kebutuhan dan yang ditetapkan secara konsisten dan adil adalah landasan dari kehidupan bermasyarakat, termasuk kehidupan ekonomi, yang adil. Perkembangan ekonomi yang cepat menuntut sistem hukum yang berkembang sepadan. Hukum harus dapat menampung dinamika di bidang ekonomi tersebut. Dengan demikian, Demokrasi Ekonomi yang pada asasnya bertujuan mencapai kehidupan ekonomi masyarakat yang adil dan makmur, memerlukan prasarana hukum yang andal.

Pembangunan di bidang hukum sejak Repelita 1 telah mencapai berbagai kemajuan. Namun perkembangan kehidupan ekonomi yang cepat akhir-akhir ini dan di tahun-tahun mendatang menuntut laju pembangunan hukum yang sepadan. Pemantapan pelaksanaan dan pembaharuan di bidang hukum perlu diteruskan dan ditingkatkan. Dari segi peranannya dalam menunjang kehidupan dan kegiatan ekonomi yang semakin berkembang dan adil, prioritas tinggi perlu diberikan pada pemantapan dan pembaharuan hukum di bidang-bidang berikut:
  1. Hukum dan perundang-undangan yang mengatur langsung manusia sebagai subyek dan obyek kegiatan ekonomi. Termasuk dalam kategori ini adalah hukum dan perundang-undangan yang mengatur masalah ketenagakerjaan, hak-hak konsumen dan sebagainya.
  2. Hukum dan perundang-undangan yang mengatur transaksi ekonomi dan institusi ekonomi, seperti hukum kontrak, hukum perusahaan/Perseroan Terbatas, dan sebagainya. Juga diperlukan pengembangan hukum dan perundang-undangan bagi lembaga ekonomi keuangan yang barn muncul seperti sewaguna usaha, modal ventura, dana pensiun dan sebagainya. Perlu dilakukan pembaharuan dalam KUHD, KUH Perdata, 1CW, dan Undang-undang Perbankan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dan kegiatan ekonomi yang telah sangat berkembang.
  3. Proses penyelesaian hukum yang cepat dan adil perlu diupayakan agar hukum lebih mampu melayani gerak kehidupan ekonomi yang semakin cepat dan makin kompleks. Penyempurnaan diperlukan di bidang per-adilan, arbitrasi dan sumber daya hukum. Jaringan informasi hukum yang efektif perlu pula dikembangkan.


Setiap sistem demokrasi mensyaratkan kualitas dan tingkat kecerdasan minimum pelakunya. Dalam sistem yang berlandaskan Demokrasi Ekonomi, masing-masing pelaku harus mampu memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang terbuka, setidak-tidaknya untuk dapat hidup wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Tingkat kemampuan ini erat kaitannya dengan tingkat dan mutu pendidikan dan keterampilan yang diperolehnya. Karena Demokrasi Ekonomi erat kaitannya dengan Demokrasi Politik, maka kemampuan ber-partisipasi dalam kehidupan ekonomi ini juga perlu ditunjang oleh kemampuan berpartisipasi di bidang politik.

Tingkat kemampuan berpartisipasi di bidang politik juga sangat ditentukan oleh tingkat dan mutu pendidikan yang diperoleh. Oleh sebab itu peranan pen¬didikan sangat sentral dalam pemantapan baik Demokrasi Ekonomi maupun Demokrasi Politik. Karenanya, pembaharuan di bidang pendidikan merupakan salah satu sendi utama dalam pemantapan Demokrasi Ekonomi.

Pembangunan di bidang pendidikan sampai saat ini telah berhasil mencapai berbagai kemajuan. Tingkat partisipasi murid di semua jenjang pendidikan terus meningkat dan fasilitas pendidikan semakin tersebar. Jumlah penduduk Indonesia yang buta huruf dan buta aksara terus menurun. Namun aspek kuantitas perlu diimbangi dengan aspek kualitas. Di waktu mendatang masalah peningkatan mutu pendidikan perlu terus mendapatkan perhatian dan prioritas yang sangat tinggi. Pada asasnya mutu pendidikan perlu terus ditingkatkan di semua jenjang pendidikan, dengan prioritas sebagai berikut:

  • Pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan dasar seluruh rakyat dalam berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan politik. Terutama untuk pendidikan dasar, peningkatan ini lebih ditujukan pada aspek pemerataan kemampuan dalam memanfaatkan peluang.
  • Pendidikan keterampilan. Tujuannya adalah untuk menyediakan tenaga-tenaga terampil yang diperlukan dunia usaha agar roda perekonomian dapat berjalan secara lancar dan efisien.
  • Pendidikan tinggi. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan bangsa dalam menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga dapat dicapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran yang berkelanjutan.


Dari segi pengembangan sarana pendidikan, peningkatan mutu sarana manusianya, yaitu guru/dosen, perlu memperoleh prioritas utama. Selanjutnya perhatian khusus perlu diberikan pada penyediaan buku-buku bermutu yang disebarkan secara luas dan dengan biaya yang terjangkau.


Untuk menciptakan suatu sistem ekonomi yang mampu mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang mengutamakan kemakmuran masyarakat dan kemakmuran bagi semua orang, dan bukan kemakmuran orang-seorang, diselenggarakan pembangunan nasional berlandaskan Trilogi Pembangunan.
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu unsur dasar pemantapan Demokrasi Ekonomi. Program pemerataan dalam pembangunan nasional baik pemerataan kesempatan, kemampuan, kegiatan maupun pendapatan yang dilaksanakan melalui Delapan Jalur Pemerataan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. 

Empat bidang strategis untuk mendukung pemerataan tersebut adalah:
  • Pemantapan Mekanisme Anggaran Negara;
  • Pengembangan Koperasi;
  • Perluasan Kesempatan Kerja;
  • Pemenuhan Kebutuhan Dasar Rakyat.


Penggunaan dana melalui anggaran negara merupakan cara yang efektif bagi Pemerintah untuk mencapai sasaran pemerataan pembangunan, baik pemerataan antardaerah, antar sektor, maupun antar penduduk. Peranan pemerataan dari anggaran negara mutlak perlu ditingkatkan karena peranan ini tidak dapat diarahkan kepada swasta. Sistem pemberian Dana Bantuan Daerah dalam bentuk Proyek-proyek INPRES merupakan sarana paling efektif bagi pemerataan pembangunan, khususnya penyebarannya ke daerah, dan penggunaannya yang diarahkan pada golongan berpenghasilan rendah dan penciptaan lapangan kerja. 

Proyek-proyek INPRES juga sangat efektif untuk menyebarkan pelayanan umum seperti pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat sehingga perlu di-lanjutkan dan terus ditingkatkan. Di samping itu perlu diberi kesempatan kepada setiap daerah untuk menggali sumber pendapatan sendiri yang lebih besar guna membiayai proyek-proyek pembangunan di daerah. Dasar-dasar sistem per¬pajakan yang lebih adil telah diletakkan dengan langkah-langkah pembaharuan perpajakan sejak tahun 1984. Pelaksanaan sistem perpajakan yang ada perlu terus disempurnakan agar dapat mengerahkan dana bagi anggaran negara dengan semakin efektif. Demikian pula, perlu terus disempurnakan kebijaksanaan pengeluaran anggaran.

Sejalan dengan proses demokratisasi, maka dalam pemanfaatan dana anggaran tersebut agar selalu diperhatikan aspirasi dan kebutuhan mendesak daerah dan keanekaragaman keadaan tiap daerah. Pengikutsertaan daerah dalam proses perencanaan proyek nasional/sektoral di daerah dimaksudkan untuk menghindarkan kemacetan atau dampak sampingan yang merugikan.

Dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi, koperasi mem-bawa pesan konstitusional bahwa asas kekeluargaan dan kebersamaan harus melandasi kehidupan ekonomi di negara kita. Persaingan yang merupakan unsur yang tak dapat dihindari dalam sistem ekonomi pasar terkendali, bukan hanya harus dilakukan secara sehat, tetapi setiap pelakunya harus tetap mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bersama. "Bersaing secara sehat di dalam suatu keluarga" mengandung pengertian bahwa setiap pelakunya memiliki tanggung jawab sosial. Bentuk usaha koperasi itu sendiri adalah suatu bentuk kerja sama yang sehat. Dari segi pemantapan pelaksanaan Demokrasi Ekonomi, koperasi merupakan salah satu wahana utama, terutama bagi pelaku pelaku kecil, untuk dapat berpartisipasi secara lebih penuh dan lebih mantap dalam kegiatan ekonomi. Melalui koperasi, para anggota dapat meningkatkan kedudukan (bargaining power) mereka di pasar, memanfaatkan kemungkinan peningkatan efisiensi dari skala besar (economies of scale) dan saling berbagi informasi, yang kesemuanya akan dapat meningkatkan kekuatan ekonominya. Langkah-langkah untuk mengembangkan koperasi mencakup:
  • Deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan yang menghambat pembentukan koperasi oleh kelompok-kelompok masyarakat yang mem-punyai kepentingan bersama;
  • Dukungan pelatihan bagi para manajer dan pegawai koperasi serta penyediaan informasi mutakhir mengenai cara menjangkau pasar, perbankan dan sebagainya;
  • Pengkaitan koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai kaitan usaha melalui pemilikan saham dan hubungan bapak angkat;
  • Dukungan bagi pengembangan koperasi karyawan di perusahaan-perusahaan.


Kesempatan kerja produktif, selain memberikan pendapatan, juga mem¬berikan harga diri bagi mereka. yang memperolehnya. Itu semua merupakan syarat dasar bagi keikutsertaan penuh seseorang dalam kehidupan demokrasi. Dalam tahun-tahun mendatang ini, masalah perluasan kesempatan kerja disadari akan semakin mendesak. Langkah-langkah penting di bidang ini mencakup:
  • Diusahakannya laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi;
  • Diusahakannya pertumbuhan ekspor nonmigas yang tinggi karena sifat padat karya dari komoditi-komoditi ini;
  • Peningkatan mobilitas tenaga kerja antardaerah melalui pembangunan infrastruktur dan transmigrasi;
  • Deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan perburuhan yang meng-hambat perusahaan-perusahaan untuk mempekerjakan karyawan secara rasional tapi tetap manusiawi;
  • Pembinaan kegiatan-kegiatan sektor informal;
  • Penentuan upah minimum yang rasional, sederhana dan sesuai dengan kondisi setempat;
  • Pengembangan sistem hubungan industrial Pancasila dan penyempurnaan penerapannya.


Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat adalah sisi lain dari peningkatan kualitas manusia Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan sampai sekarang sudah mencakup unsur-unsur pokok dari pemenuhan kebutuhan dasar. Ini terbukti dengan menurunnya secara nyata jumlah penduduk miskin di Indonesia sebagai hasil pembangunan. Yang perlu dilakukan adalah pemantapan dan peningkatan lebih lanjut agar pelaksanaan program-program di bidang yang menyangkut langsung kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, gizi, air minum, perumahan dan sebagainya, semakin efektif dan mengena sasaran. Dalam menanggulangi kemiskinan diperlukan penentuan secara lebih tajam kelompok-kelompok masyarakat yang dijadikan sasaran.


Demokrasi Ekonomi menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh rakyat, dan sekaligus mensyaratkan bahwa tingkat dan mutu kesejahteraan serta kemakmuran tersebut makin meningkat. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang memadai merupakan unsur pokok dari program pemantapan Demokrasi Ekonomi. Prioritas tinggi perlu diberikan pada tiga bidang strategis, yaitu:
a. Penciptaan Iklim Berusaha Yang Sehat;
b. Peningkatan Tabungan Nasional;
c. Peningkatan Kemampuan Nasional di Bidang Teknologi.

Dalam sistem ekonomi yang didasarkan atas Demokrasi Ekonomi, yaitu sistem ekonomi pasar terkendali, perlu terus-menerus dikembangkan iklim berusaha yang dapat:
a. Menggairahkan kegiatan dunia usaha;
b. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pengusaha; dan
c. Memberi manfaat maksimal bagi rakyat.

Dalam suasana usaha yang sehat seperti itu, mekanisme pasar dapat membantu menghasilkan peningkatan kemakmuran yang adil dan merata. Dalam Demokrasi Ekonomi, negara wajib menciptakan dan memelihara iklim berusaha demikian.

Persaingan dan kerjasama antara pelaku-pelaku ekonomi adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi. Dalam Demokrasi Ekonomi, suasana persaingan dan kerjasama yang sehat mutlak perlu diciptakan dan tetap dipelihara, sedangkan gejala-gejala persaingan dan kerjasama yang tidak sehat perlu dihindarkan. Persaingan yang sehat adalah persaingan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing usaha melalui peningkatan efisiensi perusahaan dan produktivitas kerja, peningkatan mutu hasil produksi, peningkatan pelayanan kepada pembeli, pengembangan produk baru dan perluasan pasar ekspor. Persaingan yang tidak sehat adalah antara lain, persaingan yang bertujuan untuk mematikan saingan dengan cara-cara yang tidak wajar, memonopoli suatu bidang usaha untuk memperoleh keuntungan berlebih, dan menutup kesempatan bagi pesaing-pesaing baru dengan berbagai cara. Kerjasama yang sehat antara pelaku ekonomi meliputi kerjasama usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dan koperasi, kerjasama perusahaan dalam penelitian dan pengembangan serta dalam merebut pasar ekspor. Kerjasama yang tidak sehat meliputi kerjasama usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan yang tidak wajar dari masyarakat, yang menutup kemungkinan masuknya pesaing-pesaing baru dan yang menghambat proses persaingan sehat pada umumnya.

Kebijaksanaan untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat dalam Demokrasi Ekonomi mencakup hal-hal sebagai berikut: 
a. Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang dilanjutkan dan ditingkatkan. Karena sifat perekonomian Indonesia yang terbuka, perdagangan luar negeri berperan sangat penting dalam perekonomian. Oleh sebab itu untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, prioritas tinggi perlu diberikan kepada deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan luar negeri. Upaya-upaya yang sedang dilaksanakan untuk menghilangkan perlindungan nontarif dan menciptakan perlindungan bagi industri dalam negeri yang didasarkan pada sistem tarif yang rasional perlu terus ditingkatkan. Selanjutnya, juga karena peranannya yang dominan, maka sektor industri, pertanian dan perdagangan dalam negeri perlu memperoleh prioritas dalam program deregulasi dan debirokratisasi.

Kerjasama yang sehat antara usaha negara, koperasi dan usaha swasta serta antara usaha besar, menengah dan kecil, terutama yang mempunyai keterkaitan dalam bidang usahanya, perlu terus didorong dan dikembangkan.

Kemampuan usaha-usaha kecil untuk memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang telah ada perlu terus dikembangkan. Sasaran pokoknya adalah pada efektivitas perluasan akses dan bukan pada pemberian subsidi (terbuka atau terselubung) pada biaya dana, karena hal ini akan menimbulkan penyalahgunaan dan pemborosan dana.

Perlu dilakukan pemantauan yang intensif terhadap gejala-gejala persaingan dan kerjasama yang tidak sehat di dalam dunia usaha. Perlu di-pelajari cara-cara mengatasinya, termasuk penggunaan perangkat kebijaksanaan ekonomi yang ada, dan apabila perlu, diciptakan perangkat perundang-undangan baru.

Peningkatan kemakmuran rakyat yang berkesinambungan juga mensyaratkan tersedianya pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan. Sumber pembiayaan pembangunan seperti ini menuntut peningkatan terus-menerus tabungan nasional, yang terdiri dari tabungan Pemerintah dan tabungan masyarakat sendiri. Unsur-unsur penting bagi strategi peningkatan tabungan nasional adalah sebagai berikut:
  • Sistem perpajakan yang adil dan efisien yang dapat meningkatkan tabungan Pemerintah dan sekaligus tabungan masyarakat. Kebijaksanaan perpajakan yang tepat dapat mengurangi konsumsi yang berlebihan dan mendorong masyarakat untuk menabung;
  • Stabilitas ekonomi yang mantap mempunyai peranan sentral dalam menciptakan iklim yang merangsang gairah masyarakat untuk menabung;
  • Pengembangan sektor perbankan, lembaga-lembaga keuangan dan pembiayaan serta pasar modal yang mantap juga sangat menentukan keberhasilan upaya peningkatan tabungan masyarakat;
  • Pinjaman luar negeri, baik untuk negara maupun swasta perlu terus dipantau agar tidak melampaui batas kemampuan perekonomian untuk membayarnya kembali. Pinjaman untuk negara tetap mengutamakan penggunaan pinjaman yang bersyarat lunak. Pinjaman setengah lunak dan pinjaman komersial sangat dibatasi.

Sejarah menunjukkan bahwa kunci kemajuan dan peningkatan kemakmur¬an suatu bangsa terletak pada kemampuannya menguasai dan mengembangkan teknologi. Demokrasi Ekonomi menghendaki bukan hanya pemerataan kemakmuran tetapi juga peningkatannya secara berkesinambungan, serta semakin dikuranginya unsur ketidakpastian dan gejolak yang dapat mengganggu proses pemerataan dan peningkatan kemakmuran tersebut. Penguasaan teknologi merupakan sumber kemungkinan bagi peningkatan nilai tambah dan kemakmuran, dan sekaligus menciptakan kemandirian serta mengurangi unsur ketidakpastian. Untuk itu diperlukan strategi penguasaan dan pengembangan teknologi yang tepat. Prioritas utama perlu diberikan pada penguasaan, penerapan dan pengembangan teknologi yang menyentuh dan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan meningkatkan derajat kehidupannya, tanpa mempersoalkan apakah teknologi tersebut merupakan teknologi sederhana atau teknologi canggih. Di dalam perekonomian yang berlandaskan Demokrasi Ekonomi, strategi teknologi terutama diarahkan pada penguasaan, penerapan dan pengembangan teknologi yang mendukung pertumbuhan sekaligus pemerataan, Indonesia telah terbukti berhasil melakukan hal ini di bidang pertanian pangan

(padi) yang melibatkan, dan memberi manfaat kepada puluhan juta petani. Dalam pada itu, perlu pula terus dikembangkan penguasaan teknologi maju untuk mempersiapkan bangsa Indonesia agar tidak tertinggal dari arus perkembangan teknologi dunia di waktu mendatang, dan sekaligus dalam rangka usaha menopang kesinambungan pembangunan.


Salah satu landasan kebijaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan sampai sekarang adalah kebijaksanaan ekonomi makro (fiskal, moneter, neraca pembayaran) yang berhati-hati. Dengan berpegang pada kebijaksanaan ini, ekonomi Indonesia telah dapat tumbuh secara berkesinambungan karena pertumbuhan disertai dengan stabilitas yang tetap terkendali. Asas-asas pokok kebijaksanaan fiskal, moneter dan neraca pembayaran yang sampai sekarang dianut, seperti anggaran belanja berimbang dan dinamis, pengendalian uang beredar, sistem devisa bebas, kurs devisa yang mengambang terkendali dan sebagainya, perlu tetap dipegang teguh di tahun-tahun mendatang,

Seperti disebutkan di atas, Demokrasi Ekonomi mensyaratkan peningkatan kemakmuran yang dicapai secara berkesinambungan. Ini berarti bahwa kelestarian kemampuan sumber alam untuk mendukung peningkatan kemakmuran tersebut serta mutu lingkungan hidup yang dihasilkan harus tetap dipelihara dan bahkan ditingkatkan. Dengan tepat dikatakan bahwa Pembangunan Nasional Indonesia merupakan pembangunan berwawasan lingkungan. Perangkat perundang-undangannya telah ditetapkan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan umumnya telah dirumuskan. Yang diperlukan adalah penyempumaan pelaksanaannya.

Readmore → Penjabaran Demokrasi Ekonomi, Kelembagaan Ekonomi, Perangkat Kebijaksanaan